RokanHulu:Riaunet.com~Ketua DPRD kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kelmi Amri beserta 16 orang anggota dprd lainnya hadiri pelaksanaan musrenbang daerah kabupaten Rohul tahun 2017. Kelmi Amri meminta agar musrenbang tahun 2017 ini dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah kabupaten rokan hulu tahun 2017 berlangsung di convention hall mesjid agung islamic center pasir pengaraian, Rabu (7/3/2017).
Selain SKPD, Camat, Kepala desa, dan unsur forkopinda, hadir juga ketua beserta sejumlah anggota dprd rokan hulu.
Berdasarkan absensi panitia musrenbang 2017,17 orang anggota dprd rokan hulu,hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut.
Kelmi Amri mengatakan, sebagai wujud pengawasan, dprd rokan hulu wajib menghadiri kegiatan musrenbang tersebut, meski tidak 45 orang anggota dprd yang hadir, namun kehadiran ketua dprd saja sudah mewakili lembaga yang kolektif–kolegial , yang dipimpinannya itu.
"Sebagai wakil rakyat dan ketua dprd Kelmi meminta agar pemkab rokan hulu melaksanakan musrenbang tahun 2017 yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja pembangunan tahun 2018 ini sesuai dengan standar operasional pelaksanaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," Ujarnya (Jup).
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah kabupaten rokan hulu tahun 2017 berlangsung di convention hall mesjid agung islamic center pasir pengaraian, Rabu (7/3/2017).
Selain SKPD, Camat, Kepala desa, dan unsur forkopinda, hadir juga ketua beserta sejumlah anggota dprd rokan hulu.
Berdasarkan absensi panitia musrenbang 2017,17 orang anggota dprd rokan hulu,hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut.
Kelmi Amri mengatakan, sebagai wujud pengawasan, dprd rokan hulu wajib menghadiri kegiatan musrenbang tersebut, meski tidak 45 orang anggota dprd yang hadir, namun kehadiran ketua dprd saja sudah mewakili lembaga yang kolektif–kolegial , yang dipimpinannya itu.
"Sebagai wakil rakyat dan ketua dprd Kelmi meminta agar pemkab rokan hulu melaksanakan musrenbang tahun 2017 yang bertujuan untuk menyusun rencana kerja pembangunan tahun 2018 ini sesuai dengan standar operasional pelaksanaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku," Ujarnya (Jup).
